Kritikan Lengkap Anies Baswedan Terkait Subsidi Mobil Listrik Jokowi

Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk pengguna mobil listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

Menurut Anies, kebanyakan pembeli mobil listrik berasal dari kalangan mampu. Oleh karena itu, pemberian subsidi untuk pembelian mobil listrik dianggap kurang tepat.

“Kita tahu negeri ini memiliki banyak peluang, dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup, terutama polusi udara, tidaklah terletak pada subsidi untuk mobil listrik yang pemiliknya sebenarnya tidak membutuhkan subsidi. Benar?” ujar Anies dalam acara “Deklarasi dan Pengukuhan Amanat Indonesia” pada hari Minggu (07/05/2023).

Selain itu, menurut Anies, memberikan paket subsidi untuk mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara. Dia menyebutkan bahwa emisi karbon dari penggunaan mobil listrik pribadi cenderung lebih tinggi daripada transportasi umum seperti bus berbahan bakar minyak (BBM).

“Jika kita menghitungnya, terutama dalam hal mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sebenarnya lebih tinggi daripada emisi karbon dari bus berbahan bakar minyak,” ujar Anies.

Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa mobil listrik hanya digunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan bus dapat digunakan untuk kepentingan umum dan dapat mengangkut banyak penumpang.

Anies juga berbagi pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, memberikan subsidi yang kurang tepat justru akan meningkatkan kemacetan di jalan.

“Dalam pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasi, justru akan menambah jumlah mobil di jalan dan meningkatkan kemacetan,” ujar Anies.

Oleh karena itu, Anies berpendapat bahwa yang perlu didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya.

“Yang perlu didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, yaitu mengarahkan sumber daya yang dimiliki negara untuk sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas, bukan hanya untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, terutama dalam media sosial,” jelasnya.

Alih-alih meningkatkan penggunaan mobil listrik pribadi, Anies mendorong agar jalan-jalan di Indonesia ke depannya dapat dipenuhi dengan kendaraan umum berbasis listrik, seperti kendaraan logistik berbasis listrik.

“Kendaraan umum bukan hanya memindahkan badan atau barang, tetapi juga sebagai alat untuk membangun perasaan kesetaraan dan persatuan. Oleh karena itu, kebijakan harus didasarkan pada gagasan dan harus memiliki narasi yang jelas. Gagasan-gagasan seperti kemakmuran, kesetaraan, dan keadilan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.

Pada saat yang sama, Anies mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil listrik. Mulai April hingga Desember 2023, PPN untuk mobil listrik dipotong menjadi hanya 1%.

Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi untuk pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik hingga Desember 2023. Sedangkan subsidi untuk mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *